Jumat, 31 Mei 2013

Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam



ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM[1]
Oleh : Ali Murtadho, S.Ag., M.H.
Tenaga Pengajar Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif(STAIMA) Sintang
Jl. Mensiku Jaya Kel. Kapuas Kanan Hilir Kota Sintang Kab. Sintang

Abstrak: Munculnya istilah Zakat Profesi di tengah-tengah kehidupan keagamaan umat Islam adalah sebuah realitas  empiris  karena dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi yang berubah. Di mana istilah Zakat Profesi ini belum pernah dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Hanya ada tujuh jenis zakat yang dikenal pada masa Rasulullah Saw., yaitu: zakat emas, perak, zakat hasil tanaman, zakat buah-buahan, zakat barang-barang perdagangan, zakat binatang ternak, zakat barang tambang dan zakat barang temuan(harta karun). Tidak dikenalnya zakat profesi pada masa Rasulullah Saw.  bukan berarti tidak diwajibkan. Kewajiban mengeluarkan zakat profesi dewasa ini mendasarkan diri kepada sumber hukum Islam al-Qur’an dan al-Hadist  melalui metodologi ijtihadi yakni dengan metode qiyas/analogi. Zakat profesi dianalogikan/diqiyaskan kepada zaktnya emas dan perak. Metode ini dipakai dalam rangka menjelaskan secara normatif-deduktif  yang mengacu pada al-Qur’an dan al-Hadits terhadap persoalan-persoalan yang timbul di kemudian hari yang tidak ditunjuk hukumnya di dalam  sumber hokum Islam tersebut.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Hukum Islam

  1. Pendahuluan
 Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat, yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang silam. Dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi.[2] Sehingga tidak ada individu yang tersia-siakan, yang tidak punya nafkah dan bekal hidup. Cara yang paling baik untuk membagi harta adalah zakat, dengan ukuran yang tidak menyulitkan bagi si kaya, zakat dapat meningkatkan taraf hidup si miskin, menyelamatkannya dari kesengsaraan hidup dan beban kehidupan yang berat.[3]
Konsep Islam dalam mewajibkan mengeluarkan zakat tidak semata-mata untuk melaksanakan kewajiban agama, akan tetapi untuk memecahkan problema kemiskinan, memeratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara. Hal ini tidak akan tercapai, apabila pelaksanaan zakat  diserahkan sepenuhnya kepada kemauan  para wajib zakat.[4]
Zakat bukanlah suatu karunia yang diberikan oleh si kaya kepada si miskin, akan tetapi zakat adalah hak si miskin yang dititipkan oleh Allah melalui orang kaya supaya diberikannya kelak kepada si miskin. Firman Allah : “Di dalam harta mereka ada hak orang yang meminta dan hak orang yang tidak meminta karena malu (orang yang membutuhkan)”[5] Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai satu rukun dari rukun Islam yang lima, sesuai dengan sabda nabi dalam sebuah al-Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar yang artinya:“Islam itu dibangun atas lima dasar : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan ramadhan”.[6]
Dari hadits ini tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat.[7] Meninggalkan kewajiban membayar zakat merupakan dosa besar dan diancam dengan azab yang amat pedih, berdasarkan firman Allah yang artinya:
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang amat pedih. Yakni ketika emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka jahannam, kemudian disetrikakan pada kening, pinggang dan punggung mereka. Inilah harta yang kamu simpan maka rasakanlah hasil simpananmu itu”.[8]
Karena begitu pentingnya zakat, dalam al-Quran kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali.[9]
Di dalam Islam ada istilah zakat, infaq dan shadaqah. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh dan bertambah. Jika dikatakan zaka al zar itu berarti tanaman tumbuh dan bertambah.[10] kata zaka juga sering digunakan untuk makna suci seperti yang banyak dipakai dalam al-Quran. Allah berfirman yang artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri (dengan beriman)”. (Q.S al-Alaa : 14) Ibnu Manzhur dalam  lisan al-Arab menyebutkan bahwa zakat adalah suci, tumbuh, terpuji, dan berkat.[11]Iman Taqiyuddin al-Husaini menyebutkan dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar zakat berarti tumbuh, berkat dan banyak kebaikan.[12] Dari pengertian secara bahasa ini dapat dipahami bahwa zakat pada dasarnya berarti suci dan tumbuh. Dengan kata lain mengeluarkan zakat berarti menumbuhkan dan mensucikan harta. Secara istilah zakat biasa diartikan sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta sesuai dengan cara tertentu.[13] Imam Taqiyuddin al-Husaini menyebutkan dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar zakat secara istilah adalah :“Suatu nama untuk seukuran harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.”[14] Imam Syamsuddin al-Anshari di dalam kitabnya Ghayah al-Bayan menyebutkan zakat adalah Suatu nama untuk harta yang dikeluarkan menurut cara yang telah ditentukan.[15] Menurut al-Syarkhasi zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.[16] Kata menjadikan milik dalam definisi di atas dimaksudkan untuk menghindari kata kebolehan. Kata sebahagian harta dalam definisi di atas berarti keluarnya manfaat harta dari orang yang memberikannya. Kata bagian tertentu dalam pengertian di atas berarti ukuran harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kata orang-orang tertentu adalah para mustahik zakat.[17]
Sedekah. Zakat wajib ini menurut bahasa Quran juga disebut sedekah, sehingga Mawardi mengatakan “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi sama artinya. Allah berfirman :
 Pungutlah sedekah dari kekayaan merek: Kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu.”[18]

Di samping mengandung arti zakat wajib, sedekah juga berarti pemberian yang sunnat saja. Dalam hal ini para ulama mendefinisikan sedekah dengan Pemberian dari secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebijakan yang mengharapkan ridho Allah Swt.  dan pahala sunnah.[19]
Al-Jurjani : Dalam Buku al-Tarifat menyebutkan bahwa sedekah adalah Pemberian secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT.[20]
Infak. Di samping kata zakat dan sedekah adalagi kata infak. Infak adalah kata yang sangat umum sekali. Kata infak biasa diartikan dengan membelanjakan. Menurut Raqib Al-Isfahami (W. 502 H/1108 M) Kata Infak berasal dari kata Nafaqa, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Di dalam Al Quran, kata infak, anfaqa, yanfiqa, nafaqat  disebut sebanyak 73 kali. Secara istilah infak diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh seorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makan, minum, dan sebagainya. Infak juga dapat diartikan dengan mendermakan atau memberikan rezki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada seseorang atau kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infak adalah bentuk umum dari pengeluaran harta, baik dikeluarkan untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk orang lain.
Dalam lapangan kajian  hukum Islam kontemporer telah dikenal istilah zakat profesi. Yang mana istilah tersebut belum dikenal dalam  hokum Islam  klasik. 
Dalam artikel ini penulis ingin mengkaji Zakat  Profesi  dalam Tinjauan Hukum Islam.  Hal ini penting untuk dikaji, karena menyangkut status hukumnya yang masih diperdebatkan  oleh kalangan fuqaha’ dan lebih-lebih  pada tataran  masyarkat awam (the grass root mass). Sehingga mengundang kekhawatiran penulis terhadap sikap umat Islam  untuk tidak  membayar zakat (profesi) dengan alas an  bahwa hukumnya tidak disebutkan secara tekstual di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Padahal potensinya  luar biasa besar jumlahnya apabila bisa terkumpul.
Zakat profesi   sebagai bagian  dari macam dan jenis zakat secara umum, kehadirannya telah menjadi polemik di kalangan umat Islam. Inilah sesungguhnya pentingnya tulisan ini, yakni berusaha mengkaji dan  mencari kejelasan zakat dari aspek hokum Islamnya.  Apakah zakat profesi itu? Apa dasar hukumnya? Berpakah besar zakat dan nishabnya?
Penulisan makalah ini merupakan penulisan yang mempunyai kerangka penelitian normatif (doktrin) dalam hokum Islam.[21] Norma yang dimaksud di sini adalah aturan  atau hokum  yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadits sebagai ukuran keabsahan dari produk hokum yang dihasilkan ddari sebuah penelitian. Disebut sebagai penulisan yang bercorak penelitian normatif dalam hukum Islam  karena penelitian ini berkaitan langsung dengan  al-Qur’an dan al-Hadits serta kaidah-kaidah ushul fikih sebagai metodologi hokum Islam.
Selain dari itu, penulis juga melakukan penafsiran ayat yang terkait dengan pembahasan masalah ini dengan cara mengadopsi  paendapat-pendapat para mufassir.
2.    Ijtihad Sebuah Keniscayaan
Dalam rangka pelaksanaan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman, maka melakukan ijtihad adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh umat Islam.
Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah(al-Qur’an) dan Sunnah(al-Hadits) tentang tingkah laku manusia mukallaf(orang yang kena pembebanan hokum) yang diakui  berlaku dan mengikat semua orang yang beragama Islam.[22] Dengan demikian setiap pebuatan orang muslim dewasa dalam menjalani kehidupannya di dunia harus mengacu  pada kedua sumber tersebut.
Al-Qur’an pada  mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai penjuru, mak  muncul persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan  persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah. Sedangkan al-Qur’an yang hanya memuat sebagian kecil hokum-hukum terinci, sementara al-Hadits  terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, diperlukannadanya ijtihad.[23]
Istilah  Ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mencapai putusan syarak (hokum Islam) tentang lkasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam al-Qur’an dan al-Hadits Rasulullah Saw.[24]
Hukum Islam bukanlah hukum yang berada di ruang hampa. Akan tetapi hokum Islam berlaku dan bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan umat Islam. Mau tidak mau hokum Islam harus memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan umat Islam baik masa dahulu, sekarang, dan masa yang akan dating.
 Hukum Islam tumbuh dan berkembang dalam pelbagai situasi dan kondisi serta aspek ruang dan waktu, sebagaimana disiplin keilmuan yang lain. Berkembangnya hokum Islam di masyarakat merupakan konsekuensi logis  dari pertemuannya dengan fakta-fakta social, sehingga inilah yang kemudian melahirkan epistemology hokum Islam.[25]
Umat Islam daslam berbagai madzhab telah sepakat  atas kebolehan  berijtihad dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw. Tentang dialog beliau dengan Muadz bin Jabbal yang beberapa waktu sebelum menerima tittah menjadi gubernur di Yaman. Pada intinnya adalah bahwa ketika beliau menanyakan kepada Muadz terkait denan cara penyelesaian hokum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang secara tersurat tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Hadits maka ia akan menyelesaikannaya denganmelakukan Ijtihad.[26] Kegiatan Ijtihad ini telah dimuali sejak masa Rasulullah Saw. dan akan terus bergulir sesuai dengan dinamika zaman.[27]
Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama merupakan alternative yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat karena tuntutan situasi dan perkembangan zaman.[28] Akan tetapi tidak semua persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam dapat dilakukan ijtihad.
Tidak boleh melakukan ijtihad dalam masalah yang sudah ada nashnya secara pasti. Jika peristiwa yang hendak diketahui hukumnya itu telah ditunjukkan hokum syaraknya oleh dalil yang jelas dan pasti datangnya serta maknanya, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad di sana.[29]
Terkait deng persoalan munculnya pemikiran diversifikasi jenis  zakat dengan melihat fakta  social  yakni banyaknya  jenis profesi/pekerjaan seseorang yang kemudian dikenal dengan istilah zakat profesi, belum pernah dikenal pada masa Rasulullah Saw. Dengankata ;lain, tidak ada dalil syarak, baik al-Qur’an maupun al-Hadits yang secara tekstual mengaturnya.
Bukannya Islam mewajibkan zakat pada: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang dagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan(harta karun).[30] Sementara zakat profesi tidak masuk. Tidak masuknya zakat profesi secara tekstual ke dalam al-Qur’an maupun al-Hadits bukan berarti tidak diwajibkan pengeluarannya. Kewajiban mengeluarkan zakat profesi dewasa ini mendasarkan  diri kepada sumber hokum Islam al-Qur’an dan al-Hadits melalui metodologi ijtihadi yakni dengan metode qiyas/analogi, sebagaimana yang akan dibahas kemudian.
3.    Pengertian Profesi
Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.[31] Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu.[32]Pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan ketrampilan. Dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan awam atau kuli. Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.
Menurut Yusuf Qardawi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.[33]Dengan kata lain dapat dikatakan zakat profesi adalah zakat yang dipungut dari pekerjaan profesional, yakni pekerjaan yang berdasarkan keahlian, keterampilan atau kecakapan tertentu.[34] Harta yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dalam kenyataannya dapat berupa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.
Karena profesi atau keahliannya, maka ia mendapat suatu penghasilan. Penghasilan di sini  sama dengan kekayaan atau harta. Harta yang diperoleh oleh seseorang tidak semata  hak individu tetapi sebagian memuat  unsur yang diperuntukkan  sosial.
Sehingga dengan demikian dari  definisi tersebut dapatlah diambil penegertian bahwa  sesungguhnya jenis  pekerjaan  yang menghasilkan suatu pendapatan [mal] ada dua jenis. Yakni pekerjaan yang dapat  dilakukan oleh seorang diri tanpa bantuan orang lain karena profesianya seperti dokter, penyanyi, pemusik, pelukis, olahragawan, dan lain-lain. Serta jenis yang kedua adalah jenis pekerjaaan yang hanya  mendapat imbalan karena ia sebagai pekerjanya atau pegawainya. Dia memperoleh honor sebagai penghasilannya. Seperti pegawai negeri, pegwai BUMN, BUMD, pegawai yang bekerja di perusahaan-perusahaan.
Semua yang telah penulis sebut di atas  merupakan jenis dan macam pekerjaan yang dengan pekerjaan itu memperoleh penghasilan dan kekayaan  sebagai penopang hidup di dunia. Ketika telah mencapai nisab tertentu diwajibkan untuk mengeluarkan  zakatnya.

  1. DASAR PENETAPAN ZAKAT PROFESI
Qiyas/analogi merupakan salah satu metodologi  ijtihad yang dipakai oleh mujtahid dalam rangka mendapatkan hukum dari al-Qur’an dan al-Hadits.  Menurut ulama ushul,  Qiyas adalah menghubungkan  suatu kejadian yang tidak ada nashnya  kepada kejadian lain yang ada nashnya  dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena  adanya kesamaan  kejadian itu  dalam ‘illat hukumnya.[35] Dengan kata lain qiyas adalah  penyamaan kasus  yang tak terungkap oleh nash dengan kasus yang terungkap oleh nash karena kesamaan nilai-nilai (‘illat) syari’ah antara keduanya dalam rangka menerapkan hukum satu kasus atas lainnya.[36]
Setiap qiyas terdiri atas empat sendi. Pertama, al-Ashlu yaitu sesuatu yang ada hukumnya dalam nash. Ini disebut juga maqis ‘alaih. Kedua, al-Far’u, sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash, tetapi ada maksud menyamakannnya kepada al-ashlu dalam hukumnya. Disebut juga al-maqis. Ketiga, hukum ashal, yaitu hukum syara’ yang ada nashnya menurut  ashal.  Atau disebut juga  sebagai pangkal hukum bagi cabang. Dan keempat, al-‘illat yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh hokum ashal  berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang.[37] Keempat sendi ini harus ada bila suatu perkara ingin dilakukan pengistinbatan hukum melalui metode qiyas ini. Bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak bisa pemahaman hukum lewat qiyas/analogi  dilakukan.
Zakat profesi sebagai bentuk jenis zakat baru yang secara tekstual tidak ditunjuk oleh nash al-Qur’an dan al-Hadits, setatus hukumnya diqiyaskan/dianalogikan  kepada  zakatnya emas dan perak.   Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak  kepada setiap mukallaf  secara tekstual  terdapat di dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 34-35.  Allah Swt. akan memberi siksa yang pedih  kepada orang-orang yang memiliki emas dan perak  yang tidak menafkahkannya di jalan Allah.  Mereka akan disetrika keningnya,  pinggang, dan punggung mereka.
Di dalam metodologi qiyas, zakat emas dan perak merupakan  al-ashlu yakni  merupakan jenis zakat yang secara tekstual ada dasar hukumnya. Sedangkan jenis harta yang dihasilkan dari pelbagai profesi seseorang  merupakan al-far’u yang tidak ada sandaran dasar hukumnya secara jelas. Iniah yang kemudian  dianalogikan kepada kewajiban zakatnya emas dan perak.  Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak merupakan hukum asal yang menjadi dasar atau pangkal  bagi hokum cabangnya.
Selanjutnya yang menjadi ‘illat(alasan hukumnya) adalah  bahwa emas dan perak  kategorinya sama dengan harta/mal   yang terkumpul dari profesi yang dilakukan seseorang.
Emas dan Perak merupakan salah satu  simbol dari sekian  simbol jenis harta /kekayaan/mal  yang dimiliki seseorang. Kekayaan (amwaal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang Arab,  yang dengan bahasanya al-Qur’an diturunkan , adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing,  tanah, kelapa, emas dan perak  adalah kekayaan.[38]
Selain dari itu memang terdapat beberapa jenis  kekayaan yang disebut dan diperingatkan   di dalam al-Qur’an dan al-Hadits untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah Swt., yang disebutnya secara eksplisit ada tujuh jenis harta yaitu emas, perak, hasil tanaman,  dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan(rikaz).[39] Tidak disebutkannya zakat profesi  sebagai sebuah istilah jenis zakat  yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadits tidaklah berarti hal itu tidak ada hukumnya sehingga hukum Islam tidak mewajibkannya. Akan tetapi zakat profesi tetap  menjadi sebuah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam. Atau orang yang agak berhati-hati tidak menyebutnya sebagai zakat profesi akan tetapi masuk pada kategori zakat mal secara umum.
Indikasi pemahaman  tentang hal ini dapat dilihat dari firman Allah Swt. Yang berbunyi :
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” [40]

Ayat ini merupakan ayat yang mempunyai cakupan makna secara ijmali (umum), yang akan sangat tepat untuk melihat keabsahan terkait dengan  kewajiban zakat profesi yang menjadi tema sentral dalam bahasan ini.  Akan kami ketengahkan beberapa penafsir yang berusaha  menafsirkan ayat ini.
Dalam mengomentari ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa:
“Ayat ini menguraikan  nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digarisbawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja.  Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang berbentuk anjuran.  Selanjutnya  dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari usaha kamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari perut bumi. Tentu saja  hasil usaha manusia  bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul  usah-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keanekaragamannya. Semua dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu  dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu, yakni hasi pertanian. Kalau memaham,I ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha,  apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi maupun yang belum dikenal, atau tidak dikenal di tempat  turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat yang Kami keluarkan dari perut bumi.”[41]

Yang menjadi penekanan tafsiran ayat ini adalah hasil usaha(ma kasabtum) adalah bahwa  hasil usaha manusia  bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul  usah-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keanekaragamannya seperti cakupan definisi profesi itu sendiri. Baik cakupan pekerjaan yang dapat  dilakukan oleh seorang diri tanpa bantuan orang lain karena profesianya seperti dokter, penyanyi, pemusik, pelukis, olahragawan, dan lain-lain. Serta jenis yang kedua adalah jenis pekerjaaan yang hanya  mendapat imbalan karena ia sebagai pekerjanya atau pegawainya. Dia memperoleh honor sebagai penghasilannya. Seperti pegawai negeri, pegwai BUMN, BUMD, pegawai yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.
Sementara Syaikh Imam al-Qurtubi menjelaskan kata al-kasb (Hasil usaha) merupakan dari hasil usaha yang dapat  dicapai dari tubuh yang bekerja, semisal buruh,  atau dicari dari jual beli, tukar menukar dengan cara berniaga, dan termasuk juga harta dari hasil warisan.[42]  Berbeda dengan  Ibnu Katsir, sebagian dari hasil usahamu yang dimaksud adalah perniagaan, emas dan perak.[43] Ibnu kasir cenderung normatif menafsirkan ayat  dengan pendekatan bil ma’tsur (menggunakan penjelasan hadis Rasulullah). Hampir sama seperti  Ibnu Katsir,  al-Maraghi menafsirkan kata “harta kalian dari hasil usahamu”  adalah emas dan perak dan dan barang-barang dagang dan ternak.[44]
Sedangkan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah pemberian kepada  yang berhak bukan saja zakat, melainkan juga segala macam sedekah tathawwu’ yang lain-lain, hadiah, derma, sokongan, bantuan dan seumpamanya.[45]
Senada  dengan Quraisy Shihab dan Hamka, Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an yang dengan jelas memaknai harta kalian dari hasil usahamu tidak terbatas pada apa yang ditafsirkan dengan pendekatan  bil ma’tsur. Yakni semua jenis harta yang dijumpai pada zaman nabi Saw. dan yang akan ditemui nanti. Nash ini bersifat meliputi dan menyeluruh (syamil jami’). Tidak ada satu jenis harta yang lepas darinya, kapanpun waktunya. Semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana diwajibkan oleh nash itu. Sedangkan ukurannya diterangkan di dalam al-Hadits  sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana yang sudah terkenal waktu itu. Kemudian jenis-jenis harta yang baru diqiyaskan kepadanya.[46]

Menurut penulis surat al Baqarah ayat 267 ini  sebagai dasar penetapan pemberlakuan zakat profesi dengan  pendekatan metode ijmali yakni nash yang menunjuk kepada suatu petunjuk yang tidak terang apa yang dikehendaki sebelum datang penafsirannya atau pentabyinannya atau penafsirannya.[47] Dalam kerangka yang lebih luas  bahwa penafsiran/penjelasan/bayan terhadap al-Qur’an dalam rangka menjelaskan apa maksud nash itu.
Al-Syafi’I kemudian menjelaskan  hirarki bayan/penjelas  terhadap al-Qur’an yang salah satunya adalah bayan yang tidak terdapat  baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, yang dari sini kemudian muncul qiyas sebagai  metode ijtihad.[48]
Di dalam ayat tersebut ada dua jenis zakat yang dipahami secara umum, yaitu istilah  'hasil usaha kamu yang baik-baik' dan 'Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang pernah ada masa Rasul SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan, selebihnya dari usaha manusia. Jika belum dikenal pada masa Nabi dan sahabat beliau, maka menurut ulama masa lalu, tidak termasuk yang harus dizakati, dan dengan demikian tidak dimaksud oleh ayat diatas dengan hasil usaha kamu yang baik. Kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, atau dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium. Rasanya keadilan akan terkoyak, jikalau hasil profesi atau penghasilan tidak di kenai kewajiban berzakat. Rasa keadilan serta hikmah adanya kewajiban zakat  tidak tidak terealisir sehingga mengantarkan banyak ulama masa kini memasukkan profesi-profesi tersebut dalam pengertian "hasil usaha kamu yang baik-baik" dan dengan demikian mereka mempersamakannya dengan zakat emas dan perak. Selain dari itu,  apa yang Kami keluarkan  untuk kamu dari bumi. Yakni pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu, setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya walaupun di zaman Rasulullah saw belum ditemukan contoh konkretnya.
Secara umum zakat bukanlah perkara ibadah mahdlah an sich yang cenderung tidak menerima ijtihad, akan tetapi merupakan ibadah maliyah ijtimaiyyah yang menyangkut aspek sosial yang sangat memungkinkan terjadinya ijtihad ulang terkait dengan diversifikasi jenis dan macam zakat yang dikenai wajib zakat. Termasuk di dalamya adalah zakat profesi itu sendiri.
Zakat penghasilan ini  bila dilihat dai persepektif sejarahnya, bahwa  khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah khalifah pertama yang memberlakukan zakat upah atau pemberian.[49] Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberlakukan wajib zakat pada hal-hal sebagai berikut; gaji, honorarium para pegawainya pada saat diserahkan, harta yang tadinya dikuasai pihak lain dan dikembalikan pemiliknya, hadiah-hadiah baik atas dasar pembinaan atau hubungan penghormatan. [50]
Ketika kita melongok ke negara tetangga kita, yakni Malaysia, ulama-ulama Malaysia tidak hanya memberlakukan jenis tanaman zakat hanya pada padi saja [sebagaiman pendapat Imam Syafi’i], akan tetapi lebih jauh lagi, dan hal itu tidak relevan lagi. Karena mereka berasumsi bahwa tujuan zakat dan semangat pemerataan syariat menuntut kita untuk tidak membedakan suatu tanaman dari lainnya  di era diversifikasi[aneka ragam] hasil bumi masa kini. Hal ini sesuai dengan  fatwa Imam Hanafi yang didasari pada penafsiran al Quran surat Al Baqarah;267:”...anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardl...”[nafkahkanlah -di jalan Allah- sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...][51]

  1. Nisab  zakat profesi
Nisab adalah ukuran atau batasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa nisab adalah jumlah harta benda minimal yang dikenakan zakat. [52] Perhitungan nishab zakat profesi diqiyaskan dengan perhitungan  zakat emas dan perak.
Mengenai zakatnya emas, tidak wajib dikeluarkan hingga banyaknya mencapai  20 dinar. Jika telah sampai  dua puluh dinar dan menjalani satu tahun, wajib dikeluarkan  1/40 yaitu ½ dinar. Sebagaimana Hadits Rasulullah Saw. :
“Tidak ada kewajibanmu mengenai emas shingga kamu memiliki dua puluh dinar. Jika milikmu sudah mencapai 20 dinar, dan cukup masa satu tahun, maka zakatnya  setengah dinar. Dan kelebihannya diperhitungkan seperti itu, dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa satu tahun”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dinyatakan sah oleh Bukhari sebagai Hadis Hasan)[53]
Sementara 20 dinar jika dikonversi ke dalam ukuran modern itu sama nilainya dengan 85 gram emas.[54]
Pendapat kebanyakan ulama Indonesia mengatakan, bahwa satu nisab zakat profesi adalah seharga dengan 93.6 gram emas murni, yang dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikeluarkan seluruh biaya hidup seseorang.[55]
  1. Cara Penghitungan Zakat Profesi
Cara mengeluarkan zakat, yaitu sesudah dihitung dengan sempurna dan telah siap dikeluarkan zakatnya, hendaklah meneguhkan hati dengan tulus ikhlas bahwasannya mengeluarkan zakat harta benda adalah semata-mata karena perintah       Allah Swt. Kemudian mengharap rahmatNya yang berlipat ganda serta bersyukur kepadanya kemudian niat dengan lafaz  saya mengeluarkan sadaqah wajib atas diri saya (zakat karena Allah).[56]Dasar-dasar perhitungan zakat profesi:
a. Menentukan akhir tahun (haul)
b. Mengumpulkan semua gaji/honor dari profesi muzakki
c. Memotong kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan seperti nafkah dan hutang yang telah jatuh tempo, cicilan kredit.
d. Nisob dihitung berdasarkan harga emas pada hari wajib zakat.
Walaupun demikian, demi kehati-hatian, menurut penulis akan lebih baik manakala pembayaran zakat profesi ini dilakukan setiap kali kita menerima gaji, maka saat itu pula kita mengeluarkan zakat profesi  yang besarnya 2,5 % tanpa kita mempertimbangkan sudah nishab atau belum, sudah haul atau belum, ataupun sudah di pergunakan untuk memenuhi kewajiban minimal  dalam keluarga atau belum. Karena sesungguhnya kita tidak tahu secara pasti apakah kebutuhan-kebutuhan yang dikatakan “kewajiban untuk keluarga” itu memang benar dikatakan sesuatu yang dapat mengurangkan pendapatan yang pada gilirannya tidak sampai pada kewajiban berzakat atau tidak. Jikalau orang  masih mempunyai pemikiran bahwa “saya” masih belum wajib membayar zakat dengan alasan belum haul, belum nishob, masih punya utang dan lain sebagainya, tentu  selama hidupnya tidak akan pernah membayar zakat yang sifatnya maliyah ijtima’iyyah. Karena orang akan dapat berkilah dan membuat -buat  saja alasan untuk tidak berzakat.
  Oleh karena itu alasan ketidak tahuan bahwa sesunguhnya  kebutuhan-kebutuhan wajib dalam keluarga tersebut pada hakekatnya kebutuhan yang sifatnya tersier atau kemewahan semata, membayar zakat profesi dapat dilakukan seberapapun pendapatannya. Kepuasan manusia terhadap hartanya akan diperoleh manakala dapat membantu saudaranya yang membutuhkan. Itu toh tidak dipandang salah dalam tatanan syarak.

  1. KESIMPULAN
Demikian paparan  zakat profesi dalam tinjauan hukum Islam yang telah diwajibkan  pemungutannya sebesar 2,5 % kepada umat Islam yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Besaran zakat profesi 2,5% itu karena diqiyaskan kepada zakatnya emas dan perak. Zakat emas dan perak yang secara tekstual temaktub di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Serta didukung tafsiran dari beberapa mufassir terhadap surat al-Baqarah ayat 267
Kita hanya berharap kepada Allah bahwa mudah-mudahan kita dibukakan hati oleh Allah Swt. untuk dapat melaksanakan amalan ibadah zakat profesi ini. Sebab di Indonesia tidak ada aturan dan institusi yang mampu memberi sanksi kepada para pengemplang zakat. Pemerintah bukanlah sebagai eksekutor(pelaksana) zakat  akan tetapi  berperan sebagai regulator yang pelaksanaannya  diberikan kepada  organisasi di luar pemerintah.
Wallahu a’lam illa bi al shawawab


















DAFTAR PUSTAKA


Al Qur’an dan Terjemahnya
Abdullah Kelib, Hukum Zakat Profesi Dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Madya Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1996
Alwi Shihab, Islam Inklusif, Paramadina, Jakarta, 2002
Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000,
Ibnu Manzhur, Lisan al-‘Arab, , Juz VI, Cet. Ke-3, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Beirut, 1990
Imam Taqiyuddin al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Syirkah al-Nur al-Ilmiyah, Surabaya, t.t
Mahyuddin, Masail Fiqhiyah Kalam Mulia, Jakarta, 1997
Mas’ud Khasan Abdul Kohar, Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan, Surabya : Usaha Nasional, 1988,
Muhammad Faiz, Materi Pelatihan Akuntansi Zakat Kontemporer, Kairo, 2002
Nazhim Muhammad Sulthan, Qawaid wa fawaid min al-Arbain al-Nawawiyah. Dar al-Salafiyah, Kuwait,  tt
Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English Press. Jakarta. 1991.
 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta. 1988
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, , Jilid I, Darul al-Fikr, Beirut 1992
Syamsuddin al-Anshari al-Syafi’iy, Ghayah al-Bayan, Darul Marifah, Beirut, t.t
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dar al Fikri, Damsyiq, 1989, Cet. Ke-3, jilid II
Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat, Cet. Ke-6, Muassisah al-Risalat, Beirut, 1981,
Zainal Abidin, Kunci Ibadah, PT. Karya Thoha Putra Semarang, 1951
Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Terjemahan Ahmad Yasin dkk.),Cetakan VI, Gema Insani, Jakarta,  2008

M. Hasbi Ash Shiddieqqy,  Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir, Bulan Bintang, Jakarta, 1954
Afifi Fauzi Abbas, Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani, Dan ‘Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah (dalam Jurnal Ilmu  Syari’ah Dan Hukum  AHKAM UIN Jakarta), Vo.XII, N0.1, Januari 2012
Abdul Wahhab Khallaf,Kaidah-Kaidah Hukum Islam(Ilmu Ushul Fiqh), Cet. Ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002
Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Lu’lu’ wa al-Marjan, Jilid 1, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid I,  Daral al-Fikr, Beirut 1992,
Yusuf Qardlawi, Musykilatu al-Faqr wa kaifa  ‘Alajaha al-Islam, Dar al-‘Arabiyah, Beirut, 1966
Ahmad Hasan, Qiyas Penalaran Analogis Di Dalam Hukum Islam, Cet. I,  Pustaka, Bandung, 2001
Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Cet. III, Jakarta, 1986
Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid2, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. Ke-6, 2003
Joseph Schatc, An Introduction to Islamic Law, London : Calender, 1996
M.Quraish Shihab, TafsirAl-Mishbah, Lentera Hati, Jakarta, 2002
Syaikh Imam Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an(Terj. Fathurrahman, dkk.), Pustaka Azzam, 2007
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adhim, Juz I,Darul Fikri, Beirut, Lebanon, 1983
Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 3,  Darul Fikri, tt,
Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz III, Pustaka Panji Mas, Jakarta,2001,


















ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM




Mata Kuliah Masail Fiqhiyah








Disusun Oleh:

Ali Murtadho, S.Ag., M.H.










SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA’ARIF(STAIMA) SINTANG




[1] Artikel ini dibuat sebagai persyaratan administrasi  dalam pengajuan Kepangkatan Akademik
[2] Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat, Muassisah al-Risalat, Beirut, 1981, Cet. Ke-6, h. 45.
[3] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Daral al-Fikr, Jilid I, Beirut, 1992, h. 351
[4] Yusuf Qardlawi, Musykilatu al-Faqr wa kaifa  ‘Alajaha al-Islam, Dar al-‘Arabiyah, Beirut, 1966, h.90
[5] Q.S. Al-Zariyat : 19
[6] Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Lu’lu’ wa al-Marjan, Jilid 1, Dar al-Fikr, Beirut, tt., h. 3-4
[7]Nazhim Muhammad Sulthan, Qawa’id wa fawaid min al-Arbain al-Nawawiyah. Dar al-Salafiyah, Kuwait,  tt., h. 67
[8] Qur’an Surat al-Taubah : 34-35
[9]Sayyid Sabiq, op.cit., h. 5
[10] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid II, Cet. Ke-3, Dar al Fikri, Damsyiq, 1989,  h. 730.
[11]  Ibnu Manzhur, Lisan al-‘Arab, , Juz VI, Cet. Ke-3, Dar Ihy’ al-Turats al-‘Arabi, Beirut, 1990 h. 65.
[12]  Imam Taqiyuddin al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Syirkah al-Nur al-Ilmiyah, Surabaya, tt, h. 172.
[13] Wahbah al-Zuhaili, loc.cit.
[14]Imam Taqiyuddin al-Husaini, loc.cit.
[15] Syamsuddin al-Anshari al-Syafi’iy, Ghayah al-Bayan, Darul Ma’rifah, Beirut, t.th h. 137.
[16]Wahbah al-Zuhaili, loc.cit.
[17]Ibid.
 [18] Q.S. at-Taubah:193
[19] Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, h. 716-719.
[20]Ibid
[21] Sardjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Cet.III, Jakarta, 1986, h. 51
[22] Amir Syarifudin, Meretas Kebekuan Ijtihad (Isu-isu Penting hokum Islam Kontemporer di Indonesia), Ciputat Press, Jakarta, 2005, h. 4
[23] Abd. Salam Arief,  Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita ( Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut),  LESFI, Yogyakarta, 2003, h.2
[24] Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. Ke-6, 2003, h.669
[25] Joseph Schatc, An Introduction to Islamic Law, London, Calender, 1996, h.1
[26] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-8, h. 1620
[27] Muhammada Amin, Ijtihad Ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fikih Islam, INIS, Jakarta, 1991, h. 45
[28] Loc.Cit.
[29] Abdul Wahhab Khallaf, Op.Cit., h. 348
[30] Sayyid Sabiq, Op.Cit., h. 286
[31] Mas’ud Khasan Abdul Kohar, Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan, Surabya : Usaha Nasional, 1988, h. 200
[32] Peter Salim dan Yenny Salim,  Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta. 1991, h. 1192. Lihat juga Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka.Jakarta. 1988, h. 702.

[33] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Cetakan Kesepuluh, Litera Antar Nusa, Jakarta. 2007, h. 459
[34] Abdullah Kelib, Hukum Zakat Profesi Dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Madya Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1996,Hal 70
[35] Abdul Wahhab Khallaf, Op.Cit., h. 74
[36] Ahmad Hasan, Qiyas Penalaran Analogis Di Dalam Hukum Islam, Cet. I,  Pustaka, Bandung, 2001, h.18
[37] Abdul Wahhab khallaf, Op.Cit., h.87-88
[38] Yusuf Qardawi, Op.Cit., h.123
[39] Abbas Kararah, Al-Din wal-Zakat, Mesir, Syirkah Fan al-Thiba’ah, 1956, h. 60
[40] Q.S.Al-Baqarah:267
[41] M.Quraish Shihab, TafsirAl-Mishbah, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h.699-700
[42] Syaikh Imam Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an(Terj. Fathurrahman, dkk.), Pustaka Azzam, 2007, h.708
[43]Ibnu Katsir Tafsir,  Al-Qur’an Al-‘Adhim, Juz I,Darul Fikri, Beirut, Lebanon, 1983, h. 568
[44] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 3,  Darul Fikri, tt, h.39
[45] Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz III, Pustaka Panji Mas, Jakarta,2001, h.52
[46] Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Terjemahan Ahmad Yasin dkk.),Cetakan VI, Gema Insani, Jakarta,  2008, h. 365
[47] M. Hasbi Ash Shiddieqqy,  Sejarah dan pPengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, h. 196-197
[48] Afifi Fauzi Abbas, Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani, Dan ‘Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah (dalam Jurnal Ilmu  Syari’ah Dan Hukum  AHKAM UIN Jakarta), Vo.XII, N0.1, Januari 2012, h. 52-53
[49] Yusuf Qardhawi, Op.Cit.,h.471
[50] Ibid., h.472
[51] Alwi Shihab, Islam Inklusif, Paramadina, Jakarta 2002, h.87
[52] Mahyuddin, Masail Fiqhiyah Kalam Mulia, Jakarta, 1997, hal. 272.
 [53] Sayyid Sabiq, Op.Cit., h.286
 [54] Yusuf Qardhawi, Op.Cit., h. 259
[55] Zainal Abidin, Kunci Ibadah, PT. Karya Thoha Putra Semarang, 1951, ha. 116.
[56] Muhammad Faiz, Materi Pelatihan Akuntansi Zakat Kontemporer, Kairo, 2002, hal. 33

1 komentar:

  1. bagus, kalau bisa dengan studi kasus real,supaya orang isa menghitung zakat profesi sendiri, terima atas kreatifitasnya

    BalasHapus